Kasus perbatasan Kalimantan Barat-Indonesia dengan negeri Malaysia terus menuai kontroversi. Belum diketahui kebenarannya, dicaplok, dalam dugaan atau memang tidak terjadi apa-apa.
Namun anehnya, komentar sejumlah pihak mulai saling menohok dari membakar semangat nasionalisme, patriotisme, politisasi bahkan menganggu hubungan bilateral dua Negara bertetangga darat ini. Anehkan, Malaysia yang diduga mencaplok adem ayem saja, sementara di Kalbar mulai ribut antar sesama.
Kondisi ini diduga kuat tak terlepas dari suasana Kalbar yang menjelang pemilihan gubernur. Situasi meningkatkan ketegangan politik dan sikap saling mencurigai. Semoga semuanya berpegang pada fakta dan data sebelum merember jauh maupun bias kemana-mana.
Lantas apa sebenarnya persoalan utama di perbatasan? Seharusnya kita jujur sebelum kasat kusut ribut sana-ribut sini? Apa sebenarnya sudah diperbuat untuk kawasan-kawasan perbatasan itu? Mudahkah rakyat di sana mengakses wilayah negerinya sendiri? Darimana rakyat perbatasan mendapatkan pasokan kebutuhan ekonominya? Sudah adilkah bangsa ini untuk rakyatnya yang berada di nun jauh dai pusat kekuasaan namun beranda negeri?
Sengketa perbatasan bukan kali ini, belasan bahkan puluhan tahun lalu. Mengapa pembangunannya begitu lambat? Kemana larinya hasil bumi, hutan dan tambangnya? Haruskah rakyat perbatasan terus menerus hidup dalam kemiskinan? Tentu tak salah bila mereka meraih kesejahteraan dan bersekolah di negeri tetangga yang jauh lebih baik pembangunannya.
Kita pun pernah dengar bagaimana ancaman rakyat di salah satu daerah perbatasan hendak mengibarkan bendera Malaysia saat 17 Agustus 2011 lalu. Bagaimana sikap petinggi kita? Kita pun masih ingat komentar yang disampaikan di media massa.
Perbatasan bukanlah hanya masalah bagi pemerintah kabupaten saja, namun dibutuhkan kesolidan semua pihak. Dari rakyat, pengurus RT hingga pemerintah pusat. Aneh sekali bila terjadi persoalan di perbatasan lantas tanggungjawabnya dilempar kepada seorang bupati.
Semoga kita tak saling berlepas tanggungjawab dan mencari maupun mendongkrak popularitas dengan ‘bermain-main’ dengan persoalan perbatasan termasuk kemiskinannya di sana. Saatnya mendorong dan membangun wilayah perbatasan sebagai wilayah depan bangsa seutuhnya, bukan sisa-sisa dari pembangunan. Rakyat sejahtera, ketahanan dan kedaulatan bangsa semakin kuat.
Ancaman nasionalisasi jangan dipolitisasi
Daripada ribut serta populer dan pusing sendiri, baiknya sejahterakan saja rakyat perbatasan. Gitu saja repot
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
