Borneo Tribune

BEIJING – PERINGATAN ini sensitif secara politik, dan pemerintah China akan menghadapi sebuah hari yang mudah menguap secara sosial yang ditandai dalam kalendernya: peringatan ke-30 kebijakan satu-anak.

Pendukung kebijakan yang ditetapkan pemimpin komunis negeri ini memujinya sebagai sebuah eksperimen unik dalam pembangunan sosial. Sementara para pengkritiknya menganggap hal itu pada akhirnya akan merusak kejayaan China sebagai kekuatan dunia. 

Meski berniat menghindari debat publik  mengenai peringatan itu, pemerintah sulit membendung arus keterbukaan dalam beberapa bulan terakhir. 

Pertama, ada informasi bahwa ketika dimunculkan kali pertama, kebijakan satu-anak jelas dimaksudkan hanya untuk periode 30 tahun, terutama untuk mengatasi tekanan penduduk akibat baby boomers atau ledakan jumlah kelahiran bayi pada 1960-an.

Pada Desember lalu, intelektual dan akademisi terkemuka Hu Angang mengatakan bahwa surat terbuka yang dibuat para pemimpin Partai Komunis menunjukkan jangka waktu kebijakan itu hanya 30 tahun –dan menggantikannya dengan kebijakan keluarga berencana yang lebih sesuai. 

Salah satu penggagas kebijakan satu-anak, Tian Xueyuan, juga berbicara secara terbuka tentang kebijakan keluarga berencana. Dalam tulisan di suratkabar partai People's Daily pada Desember, Tian mengatakan sudah waktunya China beralih dari kebijakan satu-anak ke dua-anak dan mengizinkan setiap pasangan –di kota maupun desa– punya dua anak.

"China harus berpacu dengan waktu dan sekaranglah saatnya kita mempertimbangkan prioritas untuk rencana lima tahun ke depan (mulai tahun 2011) yang merupakan momentum tepat untuk menyesuaikan kebijakan," katanya.

Dibukanya manifesto publik oleh salah seorang penggagas kebijakan satu-anak dan publikasi di suratkabar People's Daily ditafsirkan banyak orang sebagai sinyal bahwa perdebatan panjang soal pro-kontra pengendalian penduduk yang bersifat drakonian di China akan bergeser dari kalangan akademisi ke lingkaran pemerintah.

Para ahli bahkan melihat lebih jauh penunjukan Wakil Perdana Menteri Li Keqiang sebagai pemimpin tugas untuk menangani sensus penduduk keenam di China, yang dilakukan tahun ini.

Li adalah pejabat teras partai yang diberi tugas tak mudah untuk mencatat jumlah pasti penduduk di negara terbesar di dunia ini, yang jumlah penduduknya sering disebut mencapai 1,3 milyar jiwa. Sensus penduduk terakhir tahun 2000 tak mencakup kelompok-kelompok penduduk yang sensitif seperti gadis petani yang tak terdaftar dan migran yang menghabiskan seluruh hidupnya di luar catatan pemerintah.

"Tak peduli beberapa sarjana menyebut dampak positif keluarga berencana di China, kebijakan satu-anak merupakan alasan utama bagi masalah kependudukan serius yang kita hadapi sekarang –penuaan lebih cepat dan ketakseimbangan gender," kata Dia Yafu, seorang ahli demografi independen. 

Para pemimpin China menghargai kebijakan itu karena mencegah 400 juta kelahiran, yang menurut para pendukungnya jumlah penduduk negeri ini akan membengkak ke tingkat tak berkelanjutan. Pada saat bersamaan, pemberlakukan kebijakan secara ketat perlahan terkikis dan tergantikan, seringkali secara diam-diam, oleh  aturan yang lebih lunak.

Kota metropolitan di China seperti Guangzhou, Shanghai, dan Beijing kini memungkinkan pasangan "double single" –atau orangtua yang tunggal maupun mereka sendiri produk kebijakan satu-anak, untuk memiliki dua anak.

Perubahan ini terjadi secara bertahap dan hampir di luar pengamatan publik. Ia didorong oleh proyeksi alarmis akan masa depan pertumbuhan penduduk yang negatif di pusat-pusat kekayaan seperti Shanghai. Di Shanghai, tingkat kesuburan saat ini 0,8 atau jauh di bawah rata-rata nasional 1,8.

Tahun lalu provinsi terkaya di China, Guangdong, diam-diam menurunkan persyaratan. Pasangan yang "memenuhi syarat untuk memiliki dua anak" harus menunggu selama empat tahun sebelum punya anak kedua. Beijing berencana mengikutinya tahun ini.

"Saya tak bisa menunggu kebijakan pemerintah itu diganti," kata Fan Xirong, seorang manager klub olahraga di sebuah hotel Beijing. Fan membayar denda sebesar 300.000 renminbi (44.000 dolar) dan biaya pencatatan anak keduanya, seorang gadis, sehingga layak mendapatkan pendidikan dan jaminan kesehatan.

"Kami bisa menjalaninya dan ya, anak pertama kami laki-laki. Tapi saya semakin tua dan saya ingin punya anak perempuan," katanyanya kepada IPS. "Kami tak khawatir tentang uang di usia tua, tapi akan begitu istimewa jika punya anak laki-laki dan perempuan ketika kami tua." 

Selama 30 tahun pelaksanaan pengendalian penduduk, kantor keluarga berencana mungkin berhasil mengubah persepsi tradisional bahwa 'banyak anak banyak rezeki” melalui propaganda dan pemaksaan. Tapi kekayaan dan ketakutan akan kesepian di masa tua kini menjadi pendorong.

Ketakutan publik dari seorang China beruban memberi contoh mengenai rumus sederhana 4-2-1, atau momok dari dua orangtua tunggal yang mendukung empat kakek-nenek dan satu anak. Kantor keluarga berencana memperkirakan pada 2030, jumlah penduduk China yang mencapai usia lebih dari 60 tahun akan mencapai 355 juta.

"Ekonomi China selama 30 tahun terakhir menghasilkan 'bonus' berupa pengendalian jumlah penduduk," ujar ahli demografi pemerintah Tian Xueyuan kepada suratkabar Southern Weekend Maret lalu. "Tapi kalau kami tak mengubah kebijakan satu-anak sekarang juga, penuaan masyarakat kami akan mengubah bonus ini menjadi sebuah 'kekurangan’."

Ia senantiasa menjadi sebuah kebijakan untuk 30 tahun, kata ekonom Hu Angang kepada Economic Observer pada akhir Desember, mengutip dokumen Partai Komunis tahun 1980. Tak ada kebijakan pemerintah lainnya yang diberlakukan lebih dari 10 tahun, ujarnya.*

*) Diterjemahkan  Basilius Triharyanto, editing Budi Setiyono, Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS