AUNG San Suu Kyi tetap perempuan terkemuka yang ditindas atas pandangan politiknya di Burma. Tapi penjara-penjara di negara yang diperintah militer itu terus dipenuhi perempuan biasa yang ditangkap dengan tuduhan meragukan.
AUNG San Suu Kyi tetap perempuan terkemuka yang ditindas atas pandangan politiknya di Burma. Tapi penjara-penjara di negara yang diperintah militer itu terus dipenuhi perempuan biasa yang ditangkap dengan tuduhan meragukan.
Pertengahan Februari lalu, sejumlah aktivis politik dari kelompok perempuan dijebloskan dua tahun penjara, termasuk kerja paksa, atas “kejahatan” yang mereka lakukan empat bulan lalu: menyumbang buku-buku agama ke sebuah biara Budha, yang dianggap junta “mengganggu ketertiban.”
Pada saat penangkapan mereka Oktober 2009, Naw Ohn Hla, Myint Myint San, Cho Cho Lwin, dan Cho Cho Aye juga sedang menjalani ibadah rutin di tengara padoga Shwedagon di Rangoon, bekas ibukota negara. Mereka mendoakan pembebasan pemimpin oposisi Suu Kyi, yang telah menjalani tahanan rumah lebih dari 14 tahun selama 20 tahun terakhir.
”Para perempuan ini gigih dengan aktivitas keagamaan mereka, tak peduli risiko yang mereka hadapi, penindasan sekalipun,” ujar Khin Ohmar, wakil ketua Persatuan Perempuan Burma (BWU), sebuah jaringan aktivis demokrasi di pengasingan Thailand. ”Ini sebuah tanda keyakinan politik dan tekad mereka.”
”Pemenjaraan para aktivis politik perempuan tak akan membungkam mereka,” ujarnya dalam wawancara telepon dari Mae Sot, sebuah kota di perbatasan Burma-Thailand. ”Penguasa militer terus mengulangi kesalahan ini.”
Empat perempuan itu melengkapi hampir 190 aktivis perempuan di antara sekira 2.200 tahanan politik yang berada di penjara-penjara Burma. Perempuan, yang harus membayar mahal atas keyakinan politiknya, termasuk para biarawati Budha, wartawan, aktivis hak-hak buruh, serta anggota dan simpatisan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin Suu Kyi.
Nilar Thein, mantan pemimpin mahasiswa, termasuk di antaranya. Dia dihukum 65 tahun penjara pada November 2008 karena memimpin aksi damai pada September 2007, di mana ribuan biksu ditindas dan memicu protes jalanan.
Hla Hla Win mendapat hukuman 20 tahun penjara pada 31 Desember lalu. Dia dituduh sebagai “wartawan penyamar” yang menyuplai informasi dari Burma, atau juga dikenal Myanmar, ke Suara Demokrasi Burma (DVB), sebuah organisasi berita berkantor di Oslo, Norwegia, milik wartawan eksil Burma.
Perempuan lainnya, Cho Mar Htwe, berusia 54 tahun, dibebaskan pada September 2009 setelah mendekam di penjara selama 11 tahun. Dia dihukum atas sesuatu yang sangat sederhana: membawa surat faks dari Jepang ke kantor NLD, yang isinya menyerukan pembebasan Suu Kyi dan semua tahanan politik.
Trauma akibat masa pemenjaraan yang lama tak meredupkan komitmen Cho Mar Htwe untuk terus berpolitik. ”Meski telah di penjara selama 11 tahun, saya ingin tetap terlibat dalam politik,” ujarnya melalui seorang penerjemah. Dia kini di Mae Sot, sebuah kota di Thailand, tempat dia menghilang selama sebulan setelah dibebaskan. ”Para aktivis politik perempuan yang lain juga sama. Mereka ingin membuat perubahan meski ancamannya penjara.”
Perempuan di Burma, yang juga menjadi tempat tinggal kaum minoritas etnik, memperlihatkan semangat yang sama dan telah membayar harga mahal karenanya, tulis organisasi lobby HAM global Amnesti International dalam laporan setebal 66 halaman berjudul “The Repression of Ethnic Minority Activists in Myanmar”, Februari lalu.
Di antara korban penindasan itu, tulis Amnesti Internasional, para biarawati Budha di barat Negara Bagian Rakhine, seorang aktivis perempuan yang memprotes kecurangan referendum Mei 2008 untuk meminta persetujuan mengenai konstitusi baru di timur Negara Bagian Karenni, dan gadis-gadis dari utara Negara Bagian Kachin yang dituduh memberi informasi kepada media internasional tentang pemerkosaan yang dilakukan tentara Burma.
”Seorang perempuan muda di Karenni bercerita kepada Amnesti International bagaimana dia dan teman-temannya dalam kelompok Kayan New Generation Youth ditangkap oleh pihak berwenang atas aktivisme antireferendum yang damai pada 10 Mei (2008),” tulis Amnesti Internasional.
”Kami mendokumentasikan sejumlah perempuan di wilayah-wilayah etnik yang mengambil peran kepemimpinan dalam kegiatan politik,” ujar Benjamin Zawacki, peneliti Burma di Amnesti Internasional. ”Dan ada bukti para aktivis perempuan ini ditindas karena aktivitasnya.”
Seorang perempuan dari minoritas Kachin ditangkap setelah dia memimpin aksi mengumpulkan tanda-tangan melawan pembangunan bendungan di Negara Bagian Kachin, ujar Zawacki dalam suatu wawancara. ”Mereka (junta) tak lunak terhadap perempuan.”
Kemungkinan lebih banyak perempuan muncul ke publik dengan kegairahan politik diperkirakan meningkat di Burma karena rezim menjanjikan pemilihan umum tahun ini. Ini akan jadi pemilihan umum pertama sejak 1990, yang dimenangkan partai-partai oposisi dengan jumlah suara besar tapi junta menolak mengakuinya.
”Kadar aktivisme politik di kalangan perempuan terus meningkat,” ujar Zawacki. ”Kepemipinan di kalangan perempuan juga meningkat.”
Tren ini meningkat justru ketika perempuan tahu adanya ancaman penjara dan berbagai bentuk pelecehan terhadap aktivis perempuan yang dipenjara. ”Penyiksaan lisan dan mental adalah yang paling umum. Para sipir melecehkan kami dengan kata-kata kasar,” ujar Lae, berusia 35 tahun, yang menjalani empat tahun penjara sebagai tahanan politik, kepada IPS. ”Kami juga tak menerima kebutuhan kami ketika kami menstruasi dan mereka melecehkan kami pada saat seperti itu.”
Beberapa perempuan benar-benar menderita selama siklus menstruasi di penjara-penjara Burma, ujar Khin Ohmar dari BWU. ”Ada banyak kasus di mana otoritas penjara memaksa tahanan perempuan berdiri dengan kaki mengangkang lalu menendang bagian perut mereka.”*
*) Translated by Fahri Salam Edited by Budi Setiyono Naskah ini diterbitkan atas kerjasama Yayasan Pantau dan IPS
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
