Menata Kalimantan Barat menjadi daerah maju bukan perkara mudah. Sudah dua tahun Gubernur Cornelis bersama Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya memimpin di provinsi ini, namun mereka masih terfokus pada pembangunan infrasruktur dan penataan birokrasi.
Menata Kalimantan Barat menjadi daerah maju bukan perkara mudah. Sudah dua tahun Gubernur Cornelis bersama Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya memimpin di provinsi ini, namun mereka masih terfokus pada pembangunan infrasruktur dan penataan birokrasi.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah masalah pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan. Semua itu diakui Cornelis belum selesai. Pernyataan tersebut disampaikan dia, di ruang kerjanya, Kamis (28/1).
Secara umum, di tahun kedua era kepemimpinannya ini, Cornelis tetap berpijak pada visi dan misinya yang menginginkan agar rakyat dalam berusaha aman, kehidupan rakyat juga nyaman, bisa bersekolah. “Kita bisa diadu domba, dibuat rebut tak tentu, sekarang saatnya membangun Kalbar agar lebih maju,” kata Cornelis.
Menyelesaikan infrastruktur
Cornelis mengakui, pembangunan infrastruktur memang belum optimal, seperti jalan negara, Bodok-Sanggau, jalan paralel perbatasan, poros Pontianak-Ambawang-Kapuas Hulu, ditargetkan 2010 selesai karena dananya sudah siap.
Khusus Trans Kalimantan poros selatan penghubung Kalbar-Kalteng, target 2010 ini selesai, seperti juga disampaikan Menteri PU Joko Kirmanto ketika kunjungan kerja Ke Kalteng dan Kalbar menyusuri jalan Trans Kalimantan 2009 lalu. Joko Kirmanto juga menjanjikan pembangunan jembatan ‘Spektakuler’ di Tayan sudah hampir pasti dilaksanakan, 2010 ini.
Terkait jembatan Tayan, Kepala Dinas PU Kalbar Jakius Sinyor, mengatakan sudah menyelesaikan pembebasan lahan di Tayan, “Kita sudah bereskan pembebasan lahan, mencakup 19 rumah dan sekitar 23 hektare lahan. Keseluruhan warga yang menerima ganti rugi sebanyak 80 orang. Lahan dan rumah warga itu terkena akses jembatan ini,” kata Jakius beberapa waktu lalu.
Sedangkan untuk pembiayaan pembangunan jembatan sekitar 600 miliar ditangani Departemen Pekerjaan Umum.
Cornelis juga mengatakan, 2009 lalu telah dapat menyelesaikan jalan Anjungan- Bengkayang yang sejak dia jadi Camat belum pernah dibenahi, sekarang sudah selesai pengerjaannya.
Mengubah pola pikir
Pembenahan birokrasi pun diakui Cornelis masih terus berjalan, karena mengubah pola pikir pegawai yang diakuinya masih banyak yang bermental ‘hanya makan gaji’ diubah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) yang proaktif, pemikir sehingga bisa mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi untuk pembangunan di masyarakat.
Cornelis menilai dirinya belum optimal mengubah pola pikir PNS tersebut, “Pegawai di kecamatan misalnya, masih berfikiran makan gaji, banyak sekali camat yang meninggalkan tempat tugas, begitu juga pejabat-pejabat kabupaten maupun provinsi, akhir-akhir ini malah ada yang tersangkut narkoba,” aku Cornelis.
Yang diinginkannya adalah, mental pegawai yang melayani, bukan raja, pelayanan cepat, tidak ada pungutan liar dalam melayani masyarakat, dalam arti kata professional, “Jangan hanya gubernur yang selalu menghimbau masyarakat, tapi PNS juga turut member teladan pada masyarakat,” terang mantan Camat Menjalin itu.
Namun di satu sisi, Cornelis juga sejak dua tahun ini, sudah menyelesaikan pengisian jabatan-jabatan lowong di esselon II, karena pensiun dan meninggal. Selanjutnya, penataan birokrasi setelah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD, sehingga bisa diukur kinerja setiap SKPD dalam menyerap anggaran. (Bersambung)
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
