Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Barat, Suryadman Gidot, membaca sejumlah isu menarik terkait dengan perpolitikan di Kalimantan Barat menjelang pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2012 mendatang. Sejumlah isu politik yang bakal dijual para calon itu seperti perbatasan dan pemekaran wilayah.
"Isu isu perbatasan dan pemekaran menjadi isu penting karena isu ini terkait dengan kesejahteraan," demikian dikatakan Gidot kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Untuk perbatasan, Bupati Bengkayang priode 2010-2015 ini mengatakan perbatasan Kalimantan Barat dengan negara tetangga memiliki jalur yang sangat pangjang. Akibatnya, pembangunan pembangunan wilayah perbatasan sangat minim dan tertinggal. Namun demikian, dalam kurun waktu terakhir, kondisi perbatasan mulai diperhatikan pemerintah.
"Isu perbatasan erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, dan sampai saat ini, kesejahteraan masyarakat diperbatasan sangat jauh bila dibandingkan dengan daerah lain, terlebih dengan negara tetangga," ucap Gidot memberikan penegasan.
Untuk Kalimantan Barat ada lima kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malyasia. Kabupaten itu seperti Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau Kapuas.
Sementara untuk isu pemakaran, mantan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang ini mengatakan, luasnya wilayah Kalimantan Barat mebuat wajar bila dimekarkan menjadi beberapa provinsi.
"Untuk Kalimantan Barat kedepannya bisa dimekarkan lagi untuk empat provinsi baru. Provinsi Kapuas Raya terdiri dari pemekaran Kabupaten Kapuas Hulu, Sintang dan Sanggau Kapuas. Pemekaran Kabupaten Ketapang, dan Kayong Utara dengan nama apakah, kemudian Pemekaran Sambas dengan menjadikan Pemangkat menjadi pemerintahan kota, Bengkayang, Singkawang dan Landak membuat provinsi baru. Sedangkan Kalbar hanya terdiri dari Kabupaten Kubu Raya, Pontianak dan Pemkot Pontianak," kata Gidot menjelaskan.
Gidot menilai dorongan pemekaran itu kedepannya demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat yang selama ini belum begitu dirasakan karena luasnya wilayah. Akibatnya, pembangunan infrastruktur baik sarana maupun prasarana terkendalam dan berjalan lambat.
Gidot menyebutkan, peluang pemekaran kabupaten atau provinsi akan dibuka kembali pada 2016 mendatang. Karenanya perlu persiapan sejak dini.
"Untuk menuju pemakaran wilayah itu, pesiapan pesiapan harus segera dipersiapkan, dan itu telah dimulai saat Gubernur Kalbar saat ini,” ujar Gidot.
| < Sebelumnya | Berikutnya > |
|---|
